Sosialisasi PP 27 Th 2012

Peraturan Pemerintah No. 27 Th. 2012 tentang kewajiban pengusaha untuk memiliki Ijin Lingkungan telah diberlakukan oleh MenLH pada bulan Februari tanggal 23 th 2012 lalu. Peraturan pemerintah yang baru ini adalah wujud enforcement dalam pelaksanaan UU Lingkungan No. 32 th. 2009.

Belum lagi jelas tentang isi UU lingkungan No. 32 ini, orang dan para pengusaha dibingungkan lagi dengan adanya PP baru ini. Ada apa lagi nih? Kenapa saya katakan masih pada belum dong tentang UU No. 32 ini, karena yang melakukan sosialisasi PP No. 27 (sebuah lembaga training di Jakarta) masih salah menyatakan isi dari UU ini. Dikatakan oleh trainer tersebut setiap pelanggaran karena pencemaran akan di denda 1 milyar atau kurungan selama 6 bulan, padahal sebagian isi dari UU No. 32 adalah sebagai berikut.



Pasal 98 

  1.  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Ini kan berarti isi dari UU no 32 tersebut belum dipahami oleh orang yang konsen di bidang lingkungan, yaitu trainernya sendiri apalagi mau mensosialisasikan PP No. 27 tersebut yang notabene merupakan perangkat dari UU No. 32 ini.

Jadi kesimpulan saya masih sangat jauh dari harapan tentang keefektifan Undang Undang Linkungan ini di dunia usaha, yang bisa dimengerti oleh para pelaku bisnis.

Ijin lingkungan ini diterbitkan, salah satunya disebabkan karena banyak salah pengertian tentang kepemilikan AMDAL dan UKL-UPL yang semuanya adalah ijin lingkungan. Ada perusahaan yang hanya diwajibkan memiliki UKL-UPL saja sedang perusahaan tertentu harus memiliki AMDAL. Sekarang namanya akan sama semuanya yaitu ijin lingkungan. Sebelum sebuah usaha didirikan harus memiliki ijin lingkungan terlebih dahulu apabila jenis usahanya punya dampak terhadap lingkungan.

LSM ecek ecek juga banyak yang gak ngerti apa itu AMDAL dan apa itu UKL-UPL, tahunya hanya AMDAL saja. Mereka sering menanyakan "Punya AMDAL gak?" Padahal sudah punya UKL-UPL dan belum wajib amdal, sekarang mereka gak perlu lagi tanya AMDAL, mereka cukup menanyakan punya ijin lingkungan tidak? dan jawabannya harusnya pasti punya, begitu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Write your comments here, better base on the article discussed or nothing... or in English Computer Language (Bahasa Indonesia juga boleh he... he )